Siyasah

Kenapa harus demokrasi?

Berangkat dari sebuah pertanyaan yang selama 20 tahun penulis hidup (kala itu), sama sekali tak pernah terpikirkan. Hingga sampailah seseorang yang bermodalkan islam dan keikhlasan menumpahkan berbagai gagasan “baru”-nya, yang oleh benak penulis terakumulasi menjadi sebuah pertanyaan mengusik, “Kenapa harus demokrasi?”

Jangan terburu-buru menjawab. Penulis ingin menyajikan beberapa opini yang berkembang di tengah masyarakat. Demokrasi akan kuat tercium aromanya menjelang pemilihan umum atau pemilu. Karena memang, pemilu di Indonesia merupakan simbol aktifitas demokrasi. Itulah mengapa pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pemilu dipandang sebagai satu-satunya cara memilih pelaku-pelaku demokrasi yang akan menjalankan sistem demokrasi itu sendiri.

Indonesia, sejak dipimpin oleh presiden pertamanya, Soekarno, telah menggunakan sistem politik demokrasi. Dan sampai saat ini, 2014, demokrasi masih digunakan, meski mengalami beberapa kali perubahan bentuk, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan kembali ke demokrasi liberal. Demokrasi sudah final, katanya. Dari sini jawaban pertama atas pertanyaan awal tadi terjawab: Karena dari awalnya sudah begitu, sudah ditentukan oleh founding fathers of Indonesia.

kenapa harus demokrasiIndonesia, sebuah negara kesatuan yang masyarakatnya beragam. Ragam suku dan agama, alias plural. Dan demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang menaungi keragaman tersebut. Ini jawaban kedua yang dapat kita temukan di masyarakat.

Bentuk demokrasi yang mewarnai kehidupan politik negeri ini memang tak hanya satu. Namun, penilaian terhadap bentuk demokrasi liberal mengalami kenaikan pasca reformasi 1998. Karena dianggap demokrasi yang 100% menganut asas kebebasan. Khususnya kebebasan berpendapat. Hal ini ditandai dengan sangat bebasnya insan pers pasca tumbangnya presiden kedua Indonesia, Soeharto. Kebebasan berpendapat ini merupakan jawaban ketiga atas pertanyaan, kenapa harus demokrasi.

Tak dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang selain plural dalam suku dan agama, juga beragam dalam hal tingkat pendidikan dan strata sosial serta ekonomi. Dan demokrasi, dengan pemilunya memberikan hak yang setara untuk memilih wakilnya dalam kursi pemerintahan yang akan menjalankan sistem. Tidak mempedulikan tingkat pendidikan atau ekonomi warganya. Kesetaraan dalam hak dan suara tersebut bisa diajukan sebagai jawaban keempat atas pertanyaan tadi.

Pemilu demokrasi yang dinilai merupakan hasil refleksi pemilihan yang adil atas hak suara semua orang juga dianggap sebagai langkah yang akan menutup celah tirani dan kediktatoran sebuah pemerintahan. Karena hasilnya dianggap mewakili sebagian besar suara rakyat dan disimbolkan sebagai pemerintahan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini merupakan jawaban kelima yang cukup diagungkan oleh pegiat demokrasi. Yakni bahwa demokrasi menghindari kepemimpinan diktator dan tirani.

Terkait kesetaraan hak dan kebebasan berpendapat tadi, demokrasi juga dianggap sebuah sistem yang berkorelasi positif terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal ini cukup berbobot bagi pejuang HAM untuk dijadikan jawaban keenam.

Bagi muslim yang melontarkan pertanyaan, kenapa harus demokrasi, pun mendapati jawaban yang akan meminimalisir benturan antara aspek “teologis” mereka dengan prinsip demokrasi. Adalah karena demokrasi sejalan dengan agama yang mereka anut. Ini jawaban andalan mereka. Jawaban ketujuh dan jawaban terakhir yang penulis sampaikan.

Namun benarkah? Faktualkah? Sedari duduk di bangku sekolah, mungkin sebagian besar dari kita telah diajarkan tentang demokrasi, pancasila, UUD 1945, dan asesoris-asesoris lain demokrasi. Ditambah dengan kurikulum dan metode belajar yang minim dengan pembangunan berpikir kritis menjadikan generasi bangsa ini sekedar “nerimo” bahwa demokrasi dan NKRI sudah final, harga mati! Demokrasi terdoktrin sebagai sistem sempurna, alternatif terbaik era modern saat ini. Namun benarkah?

Indonesia sendiri sudah menguji sebenarnya, apakah alasan-alasan -yang dilontarkan sebagai jawaban atas pertanyaan kenapa harus demokrasi- tersebut benar adanya. Selama hampir 69 tahun Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang berdaulat dan diatur dengan sistem demokrasi, kondisi rakyatnya kian jauh dari kesejahteraan, justru di saat penerapan demokrasi di Indonesia mendapat penilaian baik dari berbagai kalangan dunia.

Tak sedikit dari kita geram akan prestasi-prestasi buruk dari pelaku utama demokrasi negeri ini. Korupsi, suap-menyuap, kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, sampai tingkah laku para wakil rakyat yang minim teladan, telah melukai harapan rakyat, yang dalam teori demokrasi adalah pemegang kedaulatan. Belum lagi kejanggalan-kejanggalan dalam siklus demokrasi yang semua orang tahu namun menganggapnya biasa kemudian pasrah (karena mungkin jenuh akan praktik demokrasi atau karena kurangnya informasi akan solusi perubahan):

  1. Pelaku mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dengan biaya besar.
  2. Pelaku akhirnya mencari pinjaman atau sponsor yang mau menyokong dana pencalonan.
  3. Berbagai cara dilakukan pelaku untuk memikat rakyat, seperti umbar janji mengatasnamakan rakyat dan kepentingan rakyat.
  4. Kita sama-sama tahu, tidak ada “makan siang” gratis.
  5. Kita sama-sama tahu, total gaji selama menjabat tidak sepadan dengan biaya pencalonan.
  6. Setelah terpilih dan menjabat, selain minim prestasi juga lebih mengedepankan cara balik modal dengan cepat.
  7. Pelaku terpilih menggunakan wewenangnya untuk “balas jasa” dengan menelurkan UU yang menguntungkan sponsor.
  8. Sebelum berakhir masa jabatan, jangan sampai “sia-sia”, sebisa mungkin mendapatkan keuntungan besar dan jangan lupa tabungan untuk dana pencalonan periode mendatang.
  9. Kembali ke langkah 1

Meski fakta-fakta buruk tersebut jelas terlihat dan dirasakan, namun masih banyak yang menaruh harapan pada demokrasi. Pendapat “yang buruk oknumnya, bukan demokrasinya” masih ada di benak sebagian rakyat. Mata mereka terbuka akan kegagalan produk demokrasi, namun masih menutup mata akan rusaknya mesin demokrasi. Mereka mengutuk mekanisme demokrasi dan pemilunya, namun masih memuji teori demokrasi yang gagal diterapkan.

Berbicara tentang berpikir kritis, penulis berusaha mengajak pembaca sekalian untuk bersama-sama bertanya, “Kenapa harus demokrasi yang dijadikan sistem pemerintahan negeri ini?” Untuk selanjutnya beralih ke pertanyaan, “Apakah ada sistem lain yang menjadi solusi bila demokrasi terbukti gagal memberikan kebaikan rakyat negeri ini?”

Bersambung…

One thought on “Kenapa harus demokrasi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s