1KA25-ISD-TUGAS-06102014-1C114899-NIKOARWENDA

Buatlah ulasan berita di media Kompas dengan topik berkaitan dengan Pemerintah, Negara dan Warga Negara!

Jawab:

Judul: Jokowi Harus Gerakkan “People Power” untuk Pecahkan Kebuntuan di Parlemen
Sumber: kompas.com
Tanggal posting: Senin, 6 Oktober 2014 | 16:18 WIB

Artikel asli:
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo harus menggerakkan masyarakat atau people power untuk memecahkan kebuntuan di parlemen. Menurut Zaki, Jokowi akan menghadapi jalan buntu karena parlemen dikuasai oleh koalisi partai pendung Prabowo Subianto.

“Memang ada kemungkinan buntu karena parlemen mayoritas adalah pendukung Pak Prabowo. Bukan (Koalisi) Merah Putih, tapi pendukung Prabowo,” kata Zaki, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Zaki menjelaskan, saat ini Jokowi masih memiliki sedikit peluang untuk menambah partai koalisinya dengan menekankan kesamaan membangun iklim politik yang menguntungkan masyarakat. Jika itu bisa dilakukan, maka hambatan di parlemen bisa berkurang. Ia menegaskan, menggerakkan masyarakat adalah opsi terakhir Jokowi untuk menekan parlemen jika terus menjegal atas dasar yang tidak rasional.

Zaki yakin, Jokowi masih memiliki modal sosial tersebut selama konsisten mengeluarkan kebijakan yang pro pada kepentingan masyarakat.

“Kalau sudah buntu, masyarakat sipil harus digerakkan untuk menekan parlemen agar tidak memonopoli, tidak seenaknya. Politik itu harus memberi kemaslahatan untuk masyarakat,” pungkasnya.

Tanggapan:

Sejak September 2014 lalu, media dan masyarakat cukup dibuat gerah dengan apa yang terjadi di parlemen. Mulai dari topik “Apakah pemilihan kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat ataukah tidak langsung, yakni melalui DPRD?”, lalu soal “Tingkah polah perebutan kursi ketua DPR antar 2 kubu koalisi”, hingga sekarang tentang “Perebutan kursi ketua MPR”.

Beberapa poin perkembangan di parlemen antara lain: Pada 26/09/2014 telah disahkan UU Pilkada tidak langsung (via DPRD) oleh DPR. Sehari setelah pelantikan (2/10/2014) dilakukan sidang paripurna oleh DPR untuk pemilihan ketua DPR. Sidang yang berlangsung ricuh tersebut cukup membuat rakyat malu. Hingga akhirnya pada 2/10/2014 presiden SBY menandatangani 2 Perppu tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dan pencabutan hak DPRD atas memilih kepala daerah. Padahal UU tsb sudah sah secara demokratis, namun mencoba diubah juga dengan menggunakan hak kepresidenan SBY. Dan hari ini, 7/10/2014 rencananya akan digelar sidang pemilihan ketua MPR.

Meski kesemua poin tsb dilakukan secara demokratis, namun tetap saja muncul perlawanan terhadap suatu putusan yang lahir dari agenda demokrasi tsb. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya demokrasi melalui mekanismenya tidak mampu membentuk lembaga pemerintahan yang kompak dan tulus melayani rakyat. Ini ditandai dengan kuatnya “permusuhan” antar kedua kubu (koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih) dalam perebutan kursi jabatan, ketimbang membentuk sebuah team work yang akan melayani rakyat. Rakyat yang berkali-kali dikecewakan oleh wakilnya sulit untuk sembuh dan mendapatkan kembali kepercayaan terhadap wakilnya di pemerintahan. “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” hanya sekedar komoditas menuju tujuan yang sebenarnya, “Dari pengusaha, oleh penguasa, untuk pengusaha”. Mekanisme tsb cukup jelas di mata rakyat, namun sayangnya banyak yang apatis dan acuh terhadap akar permasalahan ini.

Kalau mau lebih terbuka secara pemikiran, sebenarnya demokrasi memang sejak awal tidak didesain untuk melahirkan kesejahteraan rakyat. Artikel tsb di atas merupakan contoh, bagaimana tindak-tanduk wakil rakyat tidak merefleksikan amanat rakyat, yang dalam demokrasi dianggap sebagai pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Mereka cenderung memperjuangkan kepentingan partainya ketimbang tugas awal mereka, yakni kepentingan rakyat. Rakyat yang memilih mereka, rakyat juga yang dituntut melerai mereka saat berkelahi.

Sebagai seorang yang menjadi bagian dari rakyat, secara pribadi saya ingin mengajukan sebuah solusi, yakni mengganti sistem pemerintahan yang demokrasi menjadi sistem pemerintahan islam. Karena selain alasan agama, sistem pemerintahan islam (khilafah islam) yang khas merupakan sistem yang terbukti membawa kesejahteraan dan kegemilangan zaman. Fakta sejarah menunjukkan hal ini, selama 13 abad islam mampu memimpin dua per tiga dunia hingga tercapainya puncak peradaban manusia kala itu. Sekian.


Download file:
1ka25-isd-tugas-06102014-1c114899-nikoarwenda.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s